Ono Surono, ST

Belajar, bekerja dan berjuang bersama rakyat
Jum'at, 13 Desember 2019

DPRD Belum Memberikan Persetujuan Ibu Kota Jawa Barat Pindah

30 Agustus 2019, 08:21 Press Release


Wacana yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat untuk memindahkan Ibu Kota Jawa Barat ke tiga opsi daerah, yaitu Walini, Tegalluar dan Rebana (Cirebon-Subang-Majalengka) belum mendapatkan persetujuan DPRD Propinsi Jawa Barat. Hal itu tiba-tiba muncul begitu saja disaat sedang ramainya rencana perpindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. 

Sehingga terhadap hal itu, DPD PDI Perjuangan Jawa Barat menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Semoga Gubernur Jawa Barat tidak sekedar ikut-ikutan dengan rencana perpindahan ibu kota negara yang sudah mempunyai rencana sejak jaman Presiden Soekarno dan telah melalui proses panjang dengan merubah isu pokok pembangunan dari Jawa Sentris menjadi Indonesia Sentris.
2. Perpindahan ibu kota propinsi tentunya tidak segampang membalikkan telapak tangan. Diperlukan proses yang sangat panjang dan harus dilakukan kajian yang mendalam dengan mempertimbangkan banyak aspek, terutama : ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan lingkungan, dll.
3. Jawa Barat masih terjebak pada isu pemeratan pembangunan seperti Utara-Selatan atau Bandung - Ciayumajakuning. Sehingga disaat belum tercapainya upaya pemerataan pembangunan tersebut, tidaklah pantas bila tiba-tiba melakukan rencana perpindahan ibu kota Jawa Barat. 
4. Bila saat ini sudah dan sedang dilakukan pembangunan skala besar sebagai projek nasional di Jawa Barat seperti di Walini (Kereta Cepat), Majalengka (Bandara Kertajati) dan Subang (Pelabuhan Patimban), tentunya perlu dipertimbangkan rencana jangka panjangnya, apakah daerah-daerah tersebut akan menjadi pusat ekonomi (industri dan perdagangan) ataukah menjadi pusat pemerintahan (pelayanan). Karena apabila tidak direncanakan dengan baik maka suatu saat akan kembali mengalami kondisi seperti Kota Bandung atau DKI Jakarta.
5. Kajian yang dilakukan seyogyanya tidak hanya meliputi ke 3 (tiga) daerah (Walini, Tegalluar dan Rebana) tetapi merupakan kajian komprehensif, lengkap dan mendalam terhadap Jawa Barat secara utuh. Kajian itu harus bisa  menggambarkan rencana Jawa Barat 10, 20 bahkan 50 tahun ke depan. Sehingga bila hasil kajian itu benar-benar mengharuskan perpindahan ibu kota Jawa Barat, maka tidak meninggalkan pembangunan di Kabupaten/Kota lainnya. 27 Kabupaten/Kota wajib menikmati pembangunan secara utuh dan seadil-adilnya.
6. Itulah sebabnya PDI Perjuangan Jawa Barat merekomendasikan sebagai hasil Workshop Tiga Pilar di Bandung, 26-28 Agustus 2019 bahwa Jawa Barat memerlukan Pola Pembangunan Berdikari yang isinya rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan pendek di Jawa Barat. Rencana Pembangunan itu harus dilakukan secara menyeluruh (overall); meliputi seluruh daerah/wilayah, semua jenis dan semua tingkat pembangunan, yang dilaksanakan secara berencana dan bertahap, terintegrasi/terpadu dan terpola.
7. PDI Perjuangan Jawa Barat akan selalu konsisten untuk membangun Jawa Barat sehingga menjadi Propinsi Termaju di Indonesia, sehingga menyetujui atau tidak terhadap rencana perpindahan ibu kota Jawa Barat sangat tergantung kepada Rencana/Kajian Pembangunan Jawa Barat yang sifatnya seperti Pola Pembangunan Berdikari yang disampaikan diatas.     


Ono Surono
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat