Ono Surono, ST

Belajar, bekerja dan berjuang bersama rakyat
Rabu, 24 Juli 2019

Penurunan Kehidupan Nelayan Melalui Kebijakan Negara

26 Maret 2019, 14:50 Pemikiran Politik


Pada Tanggal 7 Februari 2012, Presiden Republik Indonesia telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. Perpres tersebut mengatur jenis dan harga BBM Bersubsidi serta konsumen penggunanya. Dengan ditetapkannya perpres tersebut, mengindikasikan sebuah langkah dan upaya Pemerintah dalam rangka MENJEGAL/MENGGAGALKAN Program-Program yang telah dibuatnya sendiri.

Program itu terdiri atas program pembangunan kapal nelayan berukuran di atas 30 GT sebanyak 1.000 unit hingga 2014 yang diatur melalui Inpres No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pembangunan Nasional, Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) yang diatur melalui Keppres No. 10 Tahun 2011 Tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat atau disebut program klaster ke-4, Program Perlindungan Nelayan yang diatur melalui Inpres No.15 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Nelayan dan Visi, Misi, Strategi serta Program Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam rangka  meningkatkan mensejahterakan nelayan.  

Pada Lampiran Perpres No. 15 Tahun 2012 Tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu menyebutkan bahwa jenis BBM Minyak Solar untuk usaha perikanan diperuntukan bagi nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia yang terdaftar di SKPD Propinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi Perikanan dengan ukuran maksimum 30 GT dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Propinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi Perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Arti dari kalimat itu adalah untuk nelayan yang menggunakan kapal di atas 30 GT akan dikenakan tarif BBM Non-Subsisi yang harganya mencapai dua kali lipat dari harga BBM Subsidi. Dengan 60-70 % biaya melaut dari BBM maka sangat memberatkan bagi nelayan dalam mengoperasikan kapalnya.  

Pembangunan kapal nelayan berukuran 30 GT dimaksudkan dalam rangka meningkatkan pendapatan nelayan, menghindari konflik antar nelayan kecil akibat zona penangkapan yang sudah padat serta mendukung sumber daya ikan yang berkelanjutan. Fakta yang didapat dari sentra-sentra nelayan, terdapat perbedaan penghasilan yang cukup signifikan antara nelayan kecil dengan nelayan yang menggunakan kapal di atas 30 GT. Apabila penghasilan rata-rata nelayan yang tertuang pada Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sebesar 1,5 Juta, maka untuk nelayan dengan kapal 30 GT penghasilan rata-ratanya sebesar 2,5 Juta Rupiah. Pembangunan SPBU Solar sebagaimana yang tertuang pada Program Klaster ke-4 dengan maksud mempermudah pemenuhan BBM nelayan, sangatlah sia-sia apabila dilakukan verifikasi dan perlunya surat rekomendasi dari SKPD Perikanan sesuai kewenangannya. Sebagai contoh, nelayan dengan Kapal 11 GT dari Ciamis, Sukabumi dan Indramayu yang tidak bertambat labuh pada fasilitas Pelabuhan Perikanan, maka harus menunggu verifikasi dan mengurus surat rekomendari dari Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Barat di Bandung. Juga Nelayan 15 GT dari Pacitan, Cilacap dan Brebes harus ke Semarang dulu untuk mendapatkan BBM Solar pada SPDN/SPBN yang ada di daerahnya.  

Pada Instruksi Presiden No. 15 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Nelayan, Presiden  menginstruksikan kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan wewenang masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk memberikan jaminan kesejahteraan, kepastian dan perlindungan hukum dengan memfasilitasi ketersediaan pasokan BBM bersubsidi bagi nelayan yang mengoperasikan kapal perikanan sampai dengan 60 Gross Tonage (GT). Maka terkait dengan hal itu, terjadi perbedaan yang nyata pada 2 (dua) Produk Hukum Presiden RI. Pada Inpres No. 15 Tahun 2011 menginstruksikan kepada Menteri ESDM untuk memfasilitasi BBM Subsidi untuk Nelayan dengan kapal maksimal 60 GT, sedangkan pada Perpres No. 15 Tahun 2012 mangatur BBM Subsidi untuk Nelayan dengan kapal maksimal 30 GT.    

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden Republik Indonesia telah melakukan langkah-langkah yang cukup membahayakan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara serta nasib nelayan Indonesia melalui sikap inkonsistensi dan upaya menabrakkan aturan perundang-undangan yang dibuatnya sendiri. Selamat Datang dan Sambutlah !!! Program PKN (Penurunan Kehidupan Nelayan) di Indonesia yang tercinta.    

Oleh: Ono Surono, Ketua PUSKUD MINA LAKSANA MUKTI JAWA BARAT