Ono Surono, ST

Belajar, bekerja dan berjuang bersama rakyat
Rabu, 24 Juli 2019

PRESS RELEASE


Solusi Cantrang: Pemerintah Tunda Pelaksanaan Untuk Semua Daerah

Carut marut kebijakan yang dibuat Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti yang berimplikasi membuat kegaduhan dan konflik pada masyarakat khususnya nelayan telah mendorong Presiden Jokowi untuk mengambil langkah-langkah strategis. Masa relaksasi penerapan Permen nomor 71/2016 tentang jalur

Tarif PNBP Dinaikkan 500 Persen, Bukan Solusi Mendasar Untuk Meningkatkan Pendapatan Negara

Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti telah menaikkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 500% dari 250 Milyar menjadi 1,25 Triliun pada tahun 2015. Moratorium kapal perikanan skala besar yang asing dan eks asing sebanyak 1200 unitpun diberlakukan selama 6 bulan. Tentu hal ini

Menyikapi Wacana Pemekaran Indramayu Barat

Menyikapi pernyataan mantan bupati Indramayu, Irianto MS Syafiuddin yang mendukung wacana pemekaran Indramayu Barat.Saya memberikan apresiasi yance berstatmen itu, tapi kita melihat wacana ini sudah ada sejak 1999, dimana pada sidang paripurna DPRD Indramayu, saat itu masih Ope Mustupa bupatinya

BBM Subsidi Naik Harga dan Pembatasan, Nelayan Miskin Bertambah Besar

Kebutuhan BBM bagi Nelayan ibarat jantung bagi manusia. Kebutuhan perbekalan melaut nelayan selain sembako, BBM menempati 70% dari biaya yg dikeluarkan. Sehingga, sangatlah pantas bila BBM adalah permasalahan pokok bagi nelayan yg sampai dengan saat ini belum terselesaikan. Politik energi

Refleksi HUT RI Ke-69: Indramayu Harus Benar-Benar Merdeka

Dirgahayu kemerdekaan RI ke-69 ini harus menjadi refleksi bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya di Indramayu. Selain telah terpilihnya presiden RI 2014-2019 yang baru, Indramayu juga akan melaksanakan hajat politik untuk memilih calon pemimpin di 2015.Kalau kita telaah secara sadar, selama ini

Kementerian Baru Menko Maritim Tidak Perlu

TIDAK PERLU ADA MENKO MARITIMDalam rangka membangun sektor Kelautan dan Perikanan sekaligus Menegaskan Doktrin Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia, Pemerintahan Jokowi-JK tidak perlu membentuk Kementerian Baru (MENKO MARITIM) yang sekarang ini banyak diwacanakan.Hal itu dikarenakan akan

Jangan Pernah Naikan Harga BBM Sebelum Melakukan 3 Hal Ini

BBM Subsidi menjadi barang yg sangat pelik disaat ada kebijakan pengendalian saat ini. Kata Penguasa dan BPHMIGAS, APBN Jebol utk membayar selisih harga BBM murni dan harga subsidi. Klo mau adil, lakukan langkah mengawal Harga BBM Murni dg Transparansi PT. PERTAMINA :1. Buka dg jelas hitungan harga

KEPALA SATUAN KERJA
ONO SURONO, ST
NIP. Anggota DPR-RI Komisi IV